Category Archives: Ekonomi

Usaha Jastip (Jasa Titip) diimbau Bea Cukai Patuhi Aturan Pajak

Deskripsi singkat: Usaha jastip diminta untuk menaati peraturan bea cukai supaya tidak kucing-kucingan dengan pemerintah.

Usaha Jastip (Jasa Titip) diimbau Bea Cukai Patuhi Aturan Pajak

Sekarang dunia online shop diramaikan dengan jastip, istilah untuk jasa titip. Jasa titip yang dimaksudkan di sini adalah adanya penjual yang menawarkan barang-barang dari luar negeri yang kemudian dibawa pulang ke Indonesia kemudian dijual mereka. Namun berbeda dengan jualan-jualan dengan system online sebelumnya, jasa titip di sini sang pembuat jasa membawa barangnya langsung yang dari luar negeri.

Bea Cukai Minta Jastip Patuhi Aturan

Hal ini kemudian mengundang perhatian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Mereka mengimbau pada para pelaku jastip ini untuk mematuhi kewajiban pajak dan juga kepabeanan. Menurutnya, usaha jastip yang mengandalkan upaya penghindaran pajak tak akan bertahan lama.

“Cepat atau lambat, pasti akan ketahuan, otomatis,”kata Djanurindro Wibowo, Kepala Sub Direktorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan dalam acara lokakarya dengan tajuk “Tips dan Trik Titip Menitip Aman dan Nyaman”yang digelar baru-baru ini di DJBC.

Djanurindro juga mengatakan bahwa mengungkapkan pemerintah tak melarang usaha jastip togel singapore, selama tak digunakan untuk penghindaran pajak. Selain itu, pelaku usaha jastip pun mesti memahami risiko keamanan dan juga bertanggung jawab atas barang yang dibawanya. “Jangan sampai bisnis berkembang karena penghindaran pajak,” imbuhnya lagi.

Pemerintah, ia melanjutkan, mesti bertindak adil. Karena itu lah aturan perpajakan di bidang usaha jastip pun berlaku dengan pelaku usaha sector perdagangan konvensional. Misalnya saja, pelaku usaha jastip ini mesti membayar bea cukai apabila harga barangnya yang dibawa dari luar negeri di atas US$ 500. Besaran bea masuk pasalnya dipukul rata 10% dari harga barang setelah dikurangi dengan US$500.

Tidak hanya itu, pelaku usaha jastip juga mesti membayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan juga PPh (Pajak Penghasilan). Sekarang ini, institusi kepabeanan antar negara saling bekerja sama dan dapat bertukar informasi dan juga data.

Akan Ada Sanksi untuk Pelaku Jastip yang Melanggar

Misalnya saja, DJBC dapat mengetahui orang membeli tas mahal di luar negeri dari informasi pengurusan pengembalian pajak. Apabila orang tersebut menghindar dari tanggung jawabnya, maka ia akan terkena sanksi yang mana sesuai dengan Undang-Undang kepabeanan. Selain adanya denda, barang yang mereka bawa juga bakal disita oleh negara.

Namun demikian, Djanurindro juga menilai bahwa pengguna layanan jastik tak perlu takut jika harga barang yang dititipkan pada mereka akan jauh lebih mahal. Menurut penilaiannya, barang-barang jastip yang berasal dari luar negeri umumnya lebih murah dibandingkan dengan yang dijual di took. Pasalnya, walaupun dikenai bea dan pajak, harga barang dari luar negeri yang dibeli dengan cara jastip itu tidak perlu menanggung biaya yang ditanggung oleh pedagang konvensional seperti misalnya biaya penympanan, biaya took dan karyawan.

Pendiri marketplace untuk jastip HelloBly, Didit Setiadi, mengungkapkan bahwa masih banyak jastip atau pihak penitip yang belum mengetahui aturan bea masuk dan juga pelaksanaannya. Selain itu juga pengetahuan tetang kewajiban pajak atas setiap barang yang mana diniagakan pun masih sangat minim. Hal tersebut lah yang jadi kendala untuk mereka para pelaku usaha jastip.

“Yang terpenting dari bisnis jastip adalah adanya rasa aman dan juga nyaman untuk semua pihak yang menjalankannya. Dengan mengetahui aturan yang ada saat ini pelaku hastip tidak perlu kucing-kucingan,” kata Didit. Sementara, di HelloBly sendiri, kebanyakan harga barang yang dititip nilainya masih kisaran US$ 20 per pesanananya.

Dinilai Tak Wajar, Utang Indonesia Mencapai Tembus Rp 4.000 T!

Sebagai sebuah negara berkembang dengan total lebih adari 200 juta jiwa penduduk, Indonesia memang memiliki anggaran nasional yang fantastis. Pembangunan infrastruktur di mana-mana dan kebutuhan untuk rakyat, memicu utang pemerintah yang menembus angka Rp 4.034,8 triliun sampai Februari 2018.

 

Dengan nilai luar biasa fantastis itu, utang ini ternyata naik 13,46% jika dibandingkan dengan utang Indonesia pada Februari 2017.detikFinance melansir bahwa sebagian besar utang berbentuk rupiah sebesar 59% dan sisanya yakni 41% berbentuk valuta asing (valas). Melalui angka itu terungkap bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 29,24%. Nilai rasio utang itu masih jauh di bawah batas minimal yang diizinkan UU Keuangan Negara, sementara nilai maksimal PDB adalah 60%.

 

Menurut Dradjad H Wibowo selaku ekonom senior Institut Perbanas, posisi utang Indonesia masih dalam kategori aman secara makro ekonomi. Hanya saja jika dilihat dari sisi penerimaan negara, ternyata kurang aman karena dianggap sebagai beban sangat berat dalam alokasi APBN.Namun di antara anggota G-20, Indonesia jadi negara dengan PDB terendah kedua setelah Rusia yang cuma mencatat 12,6%.Sementara itu PDB tertinggi dicatat negara-negara maju seperti Jepang (250,4%), Italia (131,5%) dan Amerika Serikat (104,5%). PDB Indonesia juga jauh di bawah India (69,5%) dan China (46,2%).

 

Meskipun dibandingkan negara G-20, utang Indonesia masih relatif kecil, hal itu bukan jadi tak ada masalah. “Rasio utang pemerintah masuk kategori aman jika mampu membayar pinjaman jatuh tempo baik pokok atau bunga. Di Indonesia, tiga sumber untuk membayar utang itu dari aset dan tabungan pemerintah, penerimaan pemerintah (pajak atau non pajak)  dan utang baru. Tetapi rasio pajak Indonesia masih di level 11-12%, terendah di antara negara anggota G-20 dan di dunia,” ungkap Dradjad.

 

Utang Luar Negeri Pemerintah Sentuh Rp 771 T

 

Dradjad menyebutkan jika penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada 2017 mencapai Rp 1.660 triliun yang 31% di antaranya habis untuk membayar pokok dan utang. Tak heran kalau akhirnya pemerintahan Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program andalan. Pada 2018, anggara infrastruktur mencapai Rp 409 triliun, jauh lebih kecil daripada pembayaran pokok dan bunga utang 2017 yang menyentuh Rp 510 triliun.

 

Dengan PDB yang terus meningkat, pemerintah saat ini memberikan beban utang lebih berat pada pemerintah berikutnya. Tak heran kalau akhirnya pinjaman luar negeri Indonesia mencapai Rp 771,6 triliun. Melalui Erwin Ginting selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan DJPPR Kemenkeu, Jepang, Jerman, Prancis, Korea Selatan, China dan Amerika Serikat adalah pemberi utang luar negeri Indonesia. Sedangkan para pemberi utang tetap adalah World Bank, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

 

Utang Indonesia Meroket, DPR RI Minta Dua Hal

 

Melihat jumlah utang, ternyata pertumbuhan ekonomi dewa poker Indonesia hanya ada di kisaran 5%. Menurut Enny Sri Hartati selaku Direktur INDEF, Indonesia harus bisa pertumbuhan ekonomi minimal di atas 6% supaya punya modal kuat. Lepas dari itu, tingginya utang pemerintah sampai membuat Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet angkat bicara. Politisi partai Golkar ini meminta agar BI terus menjaga kelancaran sistem pembayaran utang.Tak hanya itu saja, Bamsoet juga berharap pemerintah memperkuat cadangan devisa, terutama dari kegiatan ekspor untuk memperbaiki rasio utang luar negeri supaya ketahanan ekonomi domestik terjaga.