Category Archives: Transportasi

Usaha Jastip (Jasa Titip) diimbau Bea Cukai Patuhi Aturan Pajak

Deskripsi singkat: Usaha jastip diminta untuk menaati peraturan bea cukai supaya tidak kucing-kucingan dengan pemerintah.

Usaha Jastip (Jasa Titip) diimbau Bea Cukai Patuhi Aturan Pajak

Sekarang dunia online shop diramaikan dengan jastip, istilah untuk jasa titip. Jasa titip yang dimaksudkan di sini adalah adanya penjual yang menawarkan barang-barang dari luar negeri yang kemudian dibawa pulang ke Indonesia kemudian dijual mereka. Namun berbeda dengan jualan-jualan dengan system online sebelumnya, jasa titip di sini sang pembuat jasa membawa barangnya langsung yang dari luar negeri.

Bea Cukai Minta Jastip Patuhi Aturan

Hal ini kemudian mengundang perhatian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Mereka mengimbau pada para pelaku jastip ini untuk mematuhi kewajiban pajak dan juga kepabeanan. Menurutnya, usaha jastip yang mengandalkan upaya penghindaran pajak tak akan bertahan lama.

“Cepat atau lambat, pasti akan ketahuan, otomatis,”kata Djanurindro Wibowo, Kepala Sub Direktorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan dalam acara lokakarya dengan tajuk “Tips dan Trik Titip Menitip Aman dan Nyaman”yang digelar baru-baru ini di DJBC.

Djanurindro juga mengatakan bahwa mengungkapkan pemerintah tak melarang usaha jastip togel singapore, selama tak digunakan untuk penghindaran pajak. Selain itu, pelaku usaha jastip pun mesti memahami risiko keamanan dan juga bertanggung jawab atas barang yang dibawanya. “Jangan sampai bisnis berkembang karena penghindaran pajak,” imbuhnya lagi.

Pemerintah, ia melanjutkan, mesti bertindak adil. Karena itu lah aturan perpajakan di bidang usaha jastip pun berlaku dengan pelaku usaha sector perdagangan konvensional. Misalnya saja, pelaku usaha jastip ini mesti membayar bea cukai apabila harga barangnya yang dibawa dari luar negeri di atas US$ 500. Besaran bea masuk pasalnya dipukul rata 10% dari harga barang setelah dikurangi dengan US$500.

Tidak hanya itu, pelaku usaha jastip juga mesti membayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan juga PPh (Pajak Penghasilan). Sekarang ini, institusi kepabeanan antar negara saling bekerja sama dan dapat bertukar informasi dan juga data.

Akan Ada Sanksi untuk Pelaku Jastip yang Melanggar

Misalnya saja, DJBC dapat mengetahui orang membeli tas mahal di luar negeri dari informasi pengurusan pengembalian pajak. Apabila orang tersebut menghindar dari tanggung jawabnya, maka ia akan terkena sanksi yang mana sesuai dengan Undang-Undang kepabeanan. Selain adanya denda, barang yang mereka bawa juga bakal disita oleh negara.

Namun demikian, Djanurindro juga menilai bahwa pengguna layanan jastik tak perlu takut jika harga barang yang dititipkan pada mereka akan jauh lebih mahal. Menurut penilaiannya, barang-barang jastip yang berasal dari luar negeri umumnya lebih murah dibandingkan dengan yang dijual di took. Pasalnya, walaupun dikenai bea dan pajak, harga barang dari luar negeri yang dibeli dengan cara jastip itu tidak perlu menanggung biaya yang ditanggung oleh pedagang konvensional seperti misalnya biaya penympanan, biaya took dan karyawan.

Pendiri marketplace untuk jastip HelloBly, Didit Setiadi, mengungkapkan bahwa masih banyak jastip atau pihak penitip yang belum mengetahui aturan bea masuk dan juga pelaksanaannya. Selain itu juga pengetahuan tetang kewajiban pajak atas setiap barang yang mana diniagakan pun masih sangat minim. Hal tersebut lah yang jadi kendala untuk mereka para pelaku usaha jastip.

“Yang terpenting dari bisnis jastip adalah adanya rasa aman dan juga nyaman untuk semua pihak yang menjalankannya. Dengan mengetahui aturan yang ada saat ini pelaku hastip tidak perlu kucing-kucingan,” kata Didit. Sementara, di HelloBly sendiri, kebanyakan harga barang yang dititip nilainya masih kisaran US$ 20 per pesanananya.

Apakah Isi Pertemuan Grab dan KPPU Tentang Akuisisi Uber?

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) akhirnya membeberkan hasil pertemuan dengan pihak Grab Indonesia tentang akuisisi perusahaan tersebut terhadap Uber.

Uber Tak Miliki Kantor di Asia Tenggara

Dan diketahui, akuisisi pada Uber dilakukan oleh Grab pada akhir Maret yang lalu. lembaga tersebut meminta Grab Indonesia apakah sebab dari transaksi Judi bola online tersebut.

Pertemuan kedua belah pihak tersebut dilakukan pada tanggal 16 April 2018 lalu. dan manajemen Grab Indonesia, yang saat itu diwakili oleh Direktur Pelaksana menjelaskan tentang apakah transaksi itu. “Managing Director Grab Indonesia menjelaskan bahwasanya Uber Indonesia tak memiliki kantor atau pun badan hukum khusus di Asia Tenggara, akan tetapi kantor didirikan pada tiap negara yang ada operasional Uber Indonesia.” itu lah apa yang diungkapkan oleh KPPU dalam keterangan tertulisnya pada hari Rabu (25/4).

Grab Indonesia pun menjelaskan bahwa aset yang mana dialihkan tersebut meliputi pelbagai peralatan, karyawan yang tak dimiliki dan kontrak. Akan tetapi tak mencakup teknologi informasi dan juga hak kekayaan intelektual.

Pemegang Saham Minoritas

KPPU juga menyatakan bahwa Uber Indonesia masih memiliki aset khusus tersebut. “Pascaakuisisi, Uber Indonesia menjadi pemegang saham minoritas di Grab Holding,” kata KPPU.

Setelah pertemuan itu, KPPU sendiri menilai bahwa akuisisi oleh Grab Indonesia pada Uber Indonesia ini bukanlah sebuah penggabungan usaha. Lembaga itu menilai bahwa transaksi tersebut berada di luar cakupan definisi penggabungan usaha apabila berdasarkan aturan antimonopoli.

Akuisisi Tak Kendalikan Uber

KPPU pun menilai bahwa akuisisi oleh Grab Indonesia pada Uber Indonesia ini sah-sah saja. Lembaga tersebut menilai bahwa transaksi menjadi tidak wajib dinotifikasikan karena berada di luar cakupan definisi dari penggabungan usaha, peleburan dan juga pengambilalihan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 soal Larangan Prakter Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat.

“Transaksi itu tak wajib dinotifikasikan karena berada di luar cakupan definisi penggabungan usaha, peleburan, atau pengambilalihan yang diatur oleh UU No. 5 tahun 1999 dan PP No. 57 tahun 2010,” ungkap KPPU dalam keterangan tertulisnya

Selain itu juga, KPPU menyatakan bahwa transaksi Grab pada Uber adalah akuisisi aset namun tanpa adanya perpindahan kendali dari Grab Indonesia. lembaga tersebut menilai bahwa transaksi itu bukan penggabungan usaha.

“Transaksi itu juga bukan penggabungan usaha, karena badan hukum Uber Indonesia sendiri tetap masih ada dan tak bergabung dengan Grab Indonesia,” imbuh KPPU.

Pengawasan Harga

Akan tetapi KPPU menyatakan pihak dari KPPU bakal melakukan pengawasan terkait dengan perkembangan persaingan usaha dan juga harga sektor aplikasi transportasi berbasis daring tersebut. “Mencegah adanya potensi price leadership atau price fixing yang bisa meningkat seiring dengan meningkatnya juga konsentrasi pasar,” ungkapnya lebih tegas.

Lembaga tersebut sebelumnya meminta Grab Indonesia segera mengirim notifikasi atas akuisisinya pada bisnis Uber di Asia Tenggara yang dilakukan pada bulan Maret yang lalu. kewajiban melaporkan hal ini pada KPPU sendiri sudah tertuang pada pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP NO. 5 tahun 2010.

Menurut KPPU sendiri, akuisisi ini bakal berdampak pada konsentrasi pasar 2 pelaku besar yang ada di Indonesia yaitu Gojek dan Grab. KPPU juga mencatat jumlah pengguna aplikasinya dari Grab sebanyak kurang lebih 14.69 persen dari seluruh pasar. Sementara itu, 6,11 persennya dimiliki oleh Gojek dan Uber. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan akan terjadi persaingan yang lebih sehat.